SOKOGURU, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) di tahun ini.
Hingga 10 April 2025, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu mencatat dana bansos sembako sudah mencapai Rp10,9 triliun atau 34,9% dari pagu anggaran Rp43,8 triliun.
Realisasi tersebut disalurkan kepada 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp200 ribu per bulan.
Baca Juga:
Sementara program bansos sembako dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan miskin.
"Dampak positif dari bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan ketahanan pangan di tingkat keluarga," demikian keterangan dikutip dari akun Instagram @ditjenperbendarahaan, Kamis (17/04).
Anggaran bansos sembako disalurkan melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), untuk kemudian disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga:
Sebagai informasi, program bantuan sembako merupakan transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada 2020 lalu, program BPNT berubah menjadi program bantuan sembako.
Mekanisme penyaluran bantuan tidak lagi berbentuk beras, melainkan menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening KPM.
Dana bantuan sembako ini bisa ditukarkan dengan bahan pangan, seperti beras dan telur di agen yang sudah ditetapkan.
Namun, dana ini tidak hanya dapat dibelikan untuk beras dan telur saja, tetapi juga untuk sumber karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya.
Baca Juga:
